Hadirnya portal Papuan Indigenous Global Partnership (PIGP) berangkat dari sebuah harapan: Orang Asli Papua, terutama masyarakat adat dari berbagai suku di Tanah Papua, perlu memiliki ruang untuk membangun hubungan yang setara dengan dunia.
Menurut penuturan Yerry A. Nawipa, pengembangan portal ini merupakan tindak lanjut atas usulan Laus D.C. Rumayom, Founder Analisis Papua Strategis (APS), dalam percakapan setelah peluncuran dan bedah buku di Universitas Indonesia. Usulan tersebut dipahami sebagai dorongan untuk menyiapkan sebuah wadah penghubung: mempertemukan kebutuhan masyarakat adat dengan pengetahuan, jejaring profesional, dan peluang kolaborasi internasional.
Forum yang menjadi latar gagasan tersebut adalah peluncuran dan bedah buku “Biak di Pusaran Geopolitik Pasifik: Rusia, Satelit, dan Masa Depan Strategis Indonesia”, pada Kamis, 5 November 2026, di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, Depok. Liputan Republika mencatat kehadiran Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, serta pertemuan unsur diplomatik, pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil dalam forum yang diselenggarakan CIReS LPPSP FISIP UI.
Sejalan dengan kajian awal HIR
Dalam artikel “Biak di Pusaran Geopolitik Pasifik: Membaca Posisi Strategis Papua dalam Dinamika Indo-Pasifik” yang terbit pada 5 November 2026, HONAI INDEPENDENT RESEARCH (HIR) menempatkan hak, kesejahteraan dan masa depan masyarakat Papua sebagai perhatian utama. Kajian tersebut menekankan partisipasi bermakna Orang Asli Papua, perlindungan tanah ulayat dan lingkungan, pengembangan pendidikan serta keterampilan, dan pembagian manfaat yang adil.
Artikel HIR berstatus kajian awal, dengan telaah lengkap isi buku yang masih perlu dilakukan. PIGP mengambil semangat pembahasan tersebut sebagai bahan pengembangan gagasan kolaborasi; kajian HIR bukan pengesahan organisasi atau mandat perwakilan bagi PIGP.
Dari percakapan menuju ruang kolaborasi
Tindak lanjut yang dibayangkan melalui PIGP adalah membangun jembatan antara aspirasi masyarakat adat Papua dan peluang kerja sama lintas negara. Rusia dapat menjadi salah satu negara yang dijajaki, bersama negara-negara lain, melalui jalur yang selaras dengan kebijakan Indonesia dan melibatkan pemerintah serta lembaga yang berwenang.
Dukungan pemerintah Indonesia dalam kerangka ini merupakan hal yang diharapkan dan perlu dibangun melalui dialog. Kehadiran diplomat dalam acara buku tidak dengan sendirinya berarti dukungan terhadap PIGP, kesepakatan pendanaan, ataupun terbentuknya kerja sama resmi.
Portal ini dapat menjadi tempat awal untuk memperkenalkan gagasan, menata bahan kajian, dan mempertemukan pertanyaan dari komunitas dengan keahlian yang relevan. Bentuk kelembagaan, nama resmi wadah, tata kelola, serta pembagian peran masih perlu dibicarakan dan dikonfirmasi bersama pihak yang terkait.
Biak Space City dan peluang keantariksaan
Gagasan Biak Space City atau Kota Antariksa Biak memiliki jejak pembahasan sebelum forum buku ini. Jubi mencatat seminar pada 9 April 2021 dengan sebutan “Biak Space City Berkarakter dan Berbudaya”. Pemberitaan Desember 2025 juga mencatat harapan Kepala BRIN agar Biak menjadi kota peluncuran atau Space City. Istilah tersebut menggambarkan arah pengembangan yang dibicarakan, bukan bukti bahwa seluruh fasilitas telah beroperasi.
Pembahasan mengenai Biak memperlihatkan pentingnya menyiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan perubahan ekonomi dan teknologi. Dalam liputan acara 5 November, Dubes Rusia menyampaikan kesiapan negaranya berkontribusi pada infrastruktur antariksa apabila Indonesia mengambil keputusan final untuk memulai pembangunan.
Karena itu, konteks yang tepat adalah penjajakan pengembangan infrastruktur peluncuran satelit atau bandar antariksa. Hal ini belum dapat ditulis sebagai kepastian bahwa Rusia sedang membangun satelit di Biak, apalagi sebagai proyek yang melibatkan PIGP.
Bagi rancangan PIGP, peluang yang patut dibahas bersama komunitas mencakup pendidikan, penguasaan teknologi, riset, peningkatan keterampilan, pengembangan usaha lokal dan pertukaran pengetahuan. Setiap peluang memerlukan penilaian tersendiri terhadap manfaat, risiko dan kesiapan pelaksanaannya.
Masyarakat adat sebagai penentu arah
Jembatan kolaborasi perlu dibangun dari kebutuhan yang dinyatakan masyarakat sendiri. Setiap suku dan komunitas memiliki kelembagaan, hubungan dengan tanah, pengetahuan, serta tata cara pengambilan keputusan yang perlu dihormati. PIGP tidak dapat menganggap dirinya mewakili seluruh Orang Asli Papua tanpa mandat.
Dalam pengembangan gagasan ini, konsultasi perlu memberi ruang kepada komunitas untuk memahami rencana, mengajukan syarat, meminta perubahan maupun menolak. Perlindungan tanah dan lingkungan, penguasaan pengetahuan, serta manfaat yang diterima masyarakat perlu menjadi bagian pembicaraan sejak awal.
Langkah awal yang perlu dirawat
Melalui portal PIGP, gagasan yang dibicarakan setelah forum akademik mulai disusun menjadi bahan kerja untuk ditinjau bersama. Prioritas berikutnya adalah mengonfirmasi gagasan kepada Pak Laus, memperjelas bentuk wadah yang dimaksud, dan menyusun agenda konsultasi sebelum mengumumkan program atau kemitraan.
Harapannya, masyarakat adat Papua dapat terlibat sebagai pemilik gagasan, mitra yang dihormati, serta penentu masa depannya sendiri ketika berhadapan dengan peluang kolaborasi global.
Catatan redaksi: asal-usul usulan PIGP dalam artikel ini bersumber dari penuturan Yerry A. Nawipa dan belum merupakan pernyataan langsung atau pengesahan kelembagaan oleh Laus D.C. Rumayom. PIGP masih merupakan inisiatif dalam tahap pengembangan konsep dan konsultasi. Tidak ada kemitraan resmi dengan Rusia, pemerintah Indonesia, UI atau lembaga lain yang diumumkan melalui artikel ini.